Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Resep
PBB terima laporan adanya kekerasan seksual di El Fasher, Sudan
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-13 08:51:57【Resep】119 orang sudah membaca
PerkenalanKantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/

PBB (ANTARA) - Lebih dari sepekan setelah pengambilalihan Kota El Fasher di Sudan oleh Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF), eksekusi singkat dan kekerasan seksual terhadap warga sipil dilaporkan terus berlanjut, kata petugas kemanusiaan PBB pada Senin (3/11).
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengangakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima laporan yang dapat dipercaya tentang kejahatan terhadap warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dari dalam ibu kota negara bagian Darfur Utara yang diblokade.
"Ratusan warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan, dilaporkan tewas, sementara banyak yang masih terjebak di dalam kota dengan sedikit atau tanpa komunikasi dengan dunia luar," kata OCHA sebagaimana warta Xinhua.
"Pengiriman bantuan yang menyelamatkan jiwa masih diblokir oleh RSF, bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional untuk memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut secara cepat dan tanpa hambatan."
Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM) melaporkan bahwa hampir 71.000 orang telah meninggalkan El Fasher dan daerah sekitarnya sejak jatuhnya kota itu pada 26 Oktober, sebagian besar ke kamp-kamp yang penuh sesak di Kota Tawila, 40 kilometer jauhnya, sementara banyak pengungsi yang baru datang melaporkan pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual di sepanjang jalan.
Kondisi di Tawila sangat memprihatinkan. Banyak keluarga yang terpaksa tinggal di tempat terbuka atau di tempat penampungan sementara, persediaan makanan menipis, dan air bersih langka, kata OCHA. "PBB dan mitranya menyediakan bantuan darurat, termasuk makanan sehari-hari, layanan kesehatan, air, sanitasi, nutrisi, dan dukungan psikososial, tapi upaya ini hanya memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan yang ada mengingat keterbatasan dana."
Kekerasan di wilayah Kordofan juga meningkat tajam, memicu pengungsian besar-besaran dan penderitaan warga sipil, kata kantor tersebut, seraya mencatat bahwa pelanggaran berat, termasuk dugaan eksekusi cepat terhadap warga sipil, telah dilaporkan di wilayah Bara, Kordofan Utara.
IOM menyangakan bahwa antara 26 hingga 31 Oktober, sekitar 37.000 orang mengungsi dari Bara, Um Rawaba, dan desa-desa sekitarnya. Warga sipil menghadapi peningkatan kengakamanan, kekurangan pangan, dan kerusakan infrastruktur dasar.
Dengan hanya dua bulan tersisa di tahun ini, rencana bantuan kemanusiaan 2025 untuk Sudan hanya didanai sebesar 28 persen, dengan 1,17 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.625) yang diterima dari 4,16 miliar dolar AS yang dibutuhkan, kata OCHA, yang menyerukan pendanaan mendesak dan fleksibel untuk mendukung jutaan orang yang terjebak dalam konflik Sudan.
Suka(196)
Artikel Terkait
- KPK: OTT Bupati Ponorogo terkait mutasi dan rotasi jabatan
- Gibran serahkan laptop, PC, Starlink untuk empat sekolah di Manokwari
- BGN bilang Bali masih butuh banyak SPPG untuk layani MBG
- Kapolda: 80 persen SPPG sudah terbentuk di Aceh, guna dukung MBG
- Airlangga yakin eksyar RI segera capai peringkat pertama secara global
- SPPG Meruya Selatan akui adanya uji organoleptik menu pradistribusi
- Ekonomi TW
- Nikmati menu sederhana, Diddyrayakan ulang tahun ke
- Siasat bersihkan rumah terdampak banjir dari kuman penyebab penyakit
- Siasat bersihkan rumah terdampak banjir dari kuman penyebab penyakit
Resep Populer
Rekomendasi

KSP bantu pengembangan UKS SMA Negeri 1 Tanjungpandan

KLH ungkap kondisi Tanjung Perak usai kedatangan kontainer Cs

Program MBG di Banjarmasin telah menyasar 66 ribu penerima manfaat

SPPG Polres Grobogan percontohan dapur bergizi berstandar tinggi

Ahli Ekologi Hewan: NTB jadi daerah penting bagi migrasi burung dunia

SPPG Tanbu perketat pengawasan kualitas MBG sebelum didistribusikan

IHSG BEI menguat seiring stabilitas ekonomi domestik

DPR dorong kemandirian gula nasional dari hulu ke hilir